 Tommy Soeharto
Menurut pengamat kekayaan Soeharto, Abdul Haris Semendawai, ini merupakan suatu kemajuan. Kendati demikian proses hukum terhadap Tommy harus tetap dilakukan, tidak bisa dengan membekukan saja, sehingga ketika negara ingin mengambil dana tersebut, dasar hukumnya betul-betul kuat.
Berikut adalah petikan wawancara yang dilakukan Radio Nederland Wereldomroep (RNW) dengan Abdul Haris Semendawai [AHS]. AHS: Kalau ada usaha untuk mencari harta-harta yang diduga milik negara, misalnya diperoleh dengan cara penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh keluarga Soeharto, itu harus diikuti juga dengan langkah-langkah hukum, sehingga dasar hukumnya kuat. Baik dasar hukum itu
berasal dari negara lain, maupun dari Indonesia sendiri. Kalau dari
negara-negara lain, kemungkinan mereka punya keberanian.
Tetapi dari Indonesia, mungkin agak sulit. Kita lihat misalnya pengalaman
baru-baru ini, ketika Tommy ada persoalan dengan perusahaannya Timor pembuatan mobil itu, itu kan ada aset yang dibekukan. Tapi kemudian setelah dia keluar dari penjara, dia malah memenangkan perkara tersebut, dan dia mendapatkan dana sekitar 1,3 trilyun waktu itu, kalau tidak salah.
Jadi kadang-kadang juga di Indonesia, hukum itu belum konsisten. Karena itu, kalau kita berharap hukum Indonesia bisa membuat keputusan yang baik, dalam rangka untuk mengembalikan aset-aset yang diperoleh secara tidak benar ini, mungkin kita masih pesimis. Tetapi karena ini sudah jelas putusan dari negara lain, kita tinggal meneruskan saja. Pasti ada dukungan dari dalam negeri.
Masyarakat pasti mendukung langkah-langkah semacam ini.
RNW: Mengapa menurut anda pemerintah tampaknya begitu giat melakukan penegakan hukum dalam kasus Tommy ini?
AHS: Itu tidak lepas saya kira dari monitoring yang dilakukan oleh masyarakat
itu sendiri. Dan itu kan, kalau kita lihat, ada hubungannya dengan politik di
dalam negeri. Misalnya kasus Paripas ini terkait dengan dua menteri. Dari
proses itu kemudian masyarakat menjadi tahu, menjadi isu nasional. Dari isu
nasional itulah kemudian pemerintah dituntut untuk mengambil suatu langkah yang
lebih tegas, lebih konkrit.
Karena itu, kalau saya melihat bahwa untuk bisa melakukan suatu langkah
konkrit, pemerintah kelihatannya membutuhkan dukungan-dukungan politik dari
masyarakat. Tanpa dukungan politik yang kuat dari masyarakat, pemerintah tidak
akan melakukan suatu tindakan.
 Salah satu aset Tommy (1)
Sedangkan untuk kasus-kasus yang lain, kelihatannya tekanannya tidak terlalu
besar. Makanya kan, kalau kita lihat kok kasus Tommy saja yang menjadi fokus
perhatian, karena memang itu yang telah diangkat dan menjadi komoditas politik.
RNW: Apakah langkah terbaru pemerintah ini juga terkait dengan pemilu tahun
depan?
AHS: Saya belum bisa menduga apakah ini akan terkait dengan pemilu tahun depan, tapi saya kira, sedikit banyak dia pasti akan ada pengaruhnya. Karena bagaimana pun juga, partai politik saat ini sedang ingin menunjukkan, apalagi partai politik dan penguasa yang saat ini sedang berkuasa, kan tahun 1999 mereka juga ikut dalam pemilu. Apakah itu Golkar, apakah itu partai Demokrat dan lain
sebagainya, serta juga Pak SBY misalnya ingin mencalonkan diri lagi sebagai
presiden. Saya kira mereka ingin menunjukkan bahwa mereka serius ingin
mengatasi warisan persoalan berkaitan dengan harta kekayaan dari penguasa
sebelumnya.
 Salah satu aset Tommy (2) |
