 Alat Bunuh Diri, Tali Gantung
Bukan ajal yang menjemput, yang ada malah pengusaha muda yang sedang diperkarakan tiga orang atas kasus penipuan 48 bilyet giro (BG) dan delapan cek seharga Rp 2,986 miliar atas nama Yuli di Bank Lippo, Bank Danamon dan Bank BNI itu, diringkus polisi lagi, dikeler, dengan disaksikan oleh puluhan warga yang dulu diharapkannya akan dipimpinnya. Ironis!
Mantan calon bupati itu, tidak sendiri. Mayoritas para calon 'petinggi' yang kalah selalu dihadapkan pada persoalan dililit hutang yang jumlahnya tidak sedikit. Bila bukan sosok yang kuat mental dan 'tahan banting', bisa jadi, rumah sakit jiwa (RSJ) akan dipenuhi para calon yang kalah itu.
Salah seorang mantan calon pimpinan daerah yang kalah dalam Pilkada di sebuah kota di Jatim kepada Jongjava mengatakan, 'habis-habisan'. Bahkan, rumah yang ditempati sekarang pun, secara legal sudah berpindah kepemilikan pada seorang pengusaha ternama yang sewaktu masa kampanye dulu menjadi penalang dananya.
"Kebutuhan kampanye sangat besar. Saya menjadikan rumah, beberapa usaha, dan beberapa benda berharga lainnya sebagai agunan, karena saya sangat optimis bisa menang. Itu saya lihat dari banyaknya pendukung saya saat itu (waktu itu, dia juga didukung oleh dua partai besar). Tapi ternyata saya salah. Apalagi pemilihan langsung seperti sekarang ini ... sulit diprediksi," kata bapak tiga orang anak yang kini lebih memilih 'nyepi' sebagai top manager di sebuah usaha yang dikelola salah seorang teman pengusahanya.
Tapi, berbeda dengan mantan calon bupati dari Ponorogo itu, sosok yang sangat wanti-wanti agar identitasnya tidak dipublikasikan itu mengatakan dia sudah siap secara mental. "Ini sudah merupakan risiko pilihan. Meski awalnya saya juga sempat stress dan malu. Tapi itu kan manusiawi sekali. Sesiap-siapnya mental saya menghadapi kekalahan, ketika kenyataan itu datang, nyatanya toh saya sempat terpukul juga. Bahkan, waktu itu saya sempat mengalami stroke ringan dan untung dapat segera disembuhkan,"tuturnya sembari menyebutkan total utang (tidak termasuk agunan) yang belum terbayar hingga hari ini mencapai Rp 1,9 miliar.
Sementara itu, secara terpisah, seorang pengusaha yang biasa 'gambling' dalam setiap Pilkada membenarkan adanya fenomena utang piutang menjelang Pilkada digelar. "Sebagai seorang pengusaha, wajar kan kalau kita hitung-hitungannya ya bisnis. Kalau dulu, sistemnya bisa diatur karena keputusannya kan di tangan legislatif. Siapa yang menang duit, dia yang menang. Jadi nggak apa-apa kita 'nalangi' dulu. Tapi kalau sekarang, pemilihan langsung, mana ada yang mau gambling ... kalau dia (kandidat) mau ya urusannya utang piutang," aku pengusaha yang ternyata tak hanya menjadi pendukung dana salah satu calon, tapi hampir semua calon di sebuah Pilkada yang berlangsung di Jatim ini.
Pilkada, uang, kampanye. Tiga hal yang tidak terpisahkan. Sudah bukan rahasia lagi bila untuk memenuhi kebutuhan kampanye sebuah 'pesta demokrasi', seorang kandidat calon akan rela merogoh kantong hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Kalau isi kantongnya tak mencukupi, ke mana lagi mencari uang kalau bukan dengan menggandeng pihak ketiga alias sponsorship.
Tentu saja no free lunch di dunia ini, mana ada makan siang yang gratis. Talangan dana sementara itu akan dibarengi dengan deal-deal politik yang ujung-ujungnya kompensasi proyek. Sudah bisa ditebak, bagaimana alur pemerintahan itu akan berjalan ... sarat dengan KKN (Korupsi, kolusi, Nepotisme). Bahkan, tak jarang, 'tangan ketiga' ini bak 'pimpinan bayangan' yang lebih berkuasa dari seorang pimpinan daerah.Tapi itulah fakta 'wajah' demokrasi kita. **
|
